Informasi pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

No
NAMA FILES
1
SOP Penyusunan Rencana, Program Dan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

2
SOP Penyusunan Kebijakan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundangundangan

3
SOP Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan

4
SOP Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundangundangan

5
SOP Fasilitasi Konsultasi Perancangan Perda

6
SOP Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Substansi Perancangan Peraturan Daerah

7
SOP Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan/Supervisi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah

8
SOP Penyusunan Bahan Pengembangan Kurikulum Pelatihan Fungsional, Pelatihan Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Standar Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dan Pedoman Uji Kompetensi Perancang

9
SOP Penyusunan Tenaga Pengajar Dan Materi Kurikulum Pada Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permohonan Lembaga Pelatihan

10
SOP Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan

11
SOP Konsultasi Pola Karier Perancang Peraturan Perundang-Undangan

12
SOP Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan

13
SOP Registrasi, Data Dan Informasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan

14
SOP Registrasi Akun Pada Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

15
SOP Usulan Pengangkatan Dan Administrasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan

16
SOP Penyusunan Formasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan

17
SOP Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan

18
SOP Pembinaan Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

19
Data Perancang Peraturan Perundang-undangan

20
Rekomendasi Penyusunan Formasi/Kebutuhan Perancang Peraturan Perundang-undangan

21
Kebijakan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan